KESETARAAN GENDER TERHADAP LAJU EKONOMI NTT

Usaha Desa melakukan peneitian pada 2018 silam di pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada penelitian tersebut,  disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Provinsi rendah. Terdapat kesenjangan yang besar antara laki-laki dan perempuan terkait pembagian tugas. 

Namun demikian, perempuan muda di NTT mulai memperjuangkan kesetaraan gender di wilayah mereka. Hal tersebut untuk menanggapi tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini, pendekatan terhadap remaja, khususnya perempuan, dianggap sebagai pendekatan terbaik. 
Mengacu pada data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, meskipun lebih rendah dari tingkat pertumbuhan nasional 5,27%, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada kuartal kedua 2018 naik menjadi 5,20% (dibandingkan dengan 5,09% pada kuartal pertama 2018).

 Sementara itu, data BPS menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah mendominasi bisnis di provinsi ini. UKM membentuk 99% dari total 432.673 bisnis non-pertanian. Maka jelas bagaimana UKM menjadi mesin ekonomi di provinsi tersebut. Namun, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari rata-rata nasional, provinsi ini dan perkembangan ekonominya khususnya memerlukan perhatian khusus.

Perempuan muda dianggap dapat menjadi agen perubahan yang membantu memperkenalkan mekanisme yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas bisnis di NTT, khususnya di Kupang, Maumere, Lembata, dan Nagekeo. 
Bersama yayasan Plan International Indonesia bekerja sama dengan Bengkel APPek dan Kopernik menyediakan pengembangan kapasitas bagi kaum muda dalam bisnis pengolahan ikan, penggunaan teknologi tepat guna, kewirausahaan dengan praktik berkelanjutan dalam pengolahan ikan. 

Dari program ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kapasitas kaum muda dalam hal-hal berikut: 
(a) kewirausahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan ikan, 
(b) literasi keuangan yang mencakup manajemen keuangan pribadi dan bisnis, 
(c) lembaga keuangan mikro dan cara mengaksesnya.